Krisis Bahan Baku Kelapa Picu Gelombang PHK Massal

Industri pengolahan kelapa di Indonesia tengah menghadapi krisis serius akibat kelangkaan bahan baku kelapa bulat. Kondisi ini telah memicu penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai daerah.

Produksi Terhenti, Ribuan Pekerja Terkena PHK

Sejak paruh kedua tahun 2024, krisis bahan baku kelapa bulat telah menghantam industri pengolahan kelapa di Indonesia. Menurut Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), utilitas produksi di pabrik terintegrasi kini hanya sekitar 20%–30%. UMKM berbasis kelapa banyak yang tutup, dan sekitar 80% pengrajin arang tempurung telah kolaps.

PT Pulau Sambu Group, salah satu perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau, telah melakukan PHK terhadap 3.128 pekerja akibat penurunan produksi kelapa yang signifikan. Secara nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat bahwa 60.000 buruh dari 50 perusahaan telah mengalami PHK dalam dua bulan pertama 2025. Dampaknya meluas ke seluruh rantai pasok industri kelapa, termasuk UMKM dan pengrajin arang tempurung yang menggantungkan hidup dari limbah kelapa.

Baca Juga: Tupperware Tutup Setelah 33 Tahun Beroperasi di Indonesia

Penyebab Krisis: El Nino dan Lonjakan Ekspor

Krisis ini berawal dari cuaca ekstrem El Nino yang menghantam sentra perkebunan kelapa di Indonesia. Fenomena El Nino yang berlangsung selama dua tahun terakhir telah menyebabkan banyak pohon kelapa gagal panen. Selanjutnya, ekspor kelapa bulat juga meningkat secara signifikan ke negara-negara pengolah kelapa, seperti China, Malaysia, dan Vietnam, akibat dampak El Nino yang juga terjadi di negara-negara produsen kelapa lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor komoditas kelapa di dalam kulit (endocarp) mencapai US$45,6 juta hingga Maret 2025. Lonjakan ekspor ini menyebabkan pasokan kelapa di dalam negeri berkurang drastis, sehingga harga di pasar domestik melambung tinggi.

UMKM Tumbang, Harga Melambung

Tidak hanya perusahaan besar yang terdampak. UMKM pengolahan kelapa, yang sebagian besar tersebar di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera, juga ikut tumbang. Sekitar 80% pengrajin arang tempurung sudah kolaps, dan produsen minyak kelapa skala rumah tangga banyak yang gulung tikar akibat harga bahan baku yang melambung tinggi.

Petani kelapa pun tak luput dari dampak. Sebagian besar masih menggunakan metode tradisional dan tidak mampu meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Minimnya insentif dan perlindungan harga dari pemerintah membuat posisi mereka rentan.

Langkah Pemerintah dan Usulan Solusi

Untuk mengatasi krisis ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:​

• Moratorium ekspor kelapa bulat selama 3 hingga 6 bulan untuk menstabilkan pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri.​
• Penetapan standar harga bahan baku yang menguntungkan bagi petani dan pengusaha.​
• Pemanfaatan dana pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas tanaman kelapa.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian, juga menyarankan agar pemerintah melakukan disinsentif bagi eksportir kelapa bulat dengan meningkatkan bea keluar, guna mendorong penjualan ke industri dalam negeri. ​

Baca Juga: Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor AS 32%, Ancaman Baru?

Kesimpulan

Krisis bahan baku kelapa bulat telah menyebabkan dampak yang luas pada industri pengolahan kelapa di Indonesia, mulai dari penurunan produksi, PHK massal, hingga kerugian ekonomi yang signifikan. Diperlukan langkah-langkah strategis dan koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan petani untuk mengatasi krisis ini dan memastikan keberlanjutan industri kelapa di Indonesia.​